Tabiat yang Kita Warisi

Tabiat yang Kita Warisi

ORANG Indonesia sekarang tidak ingat lagi atau tidak tahu pamflet historis yang ditulis oleh Sutan Sjahrir, disiarkan tanggal 10 November 1945 –lima hari sebelum diangkat jadi perdana menteri pertama Republik Indonesia. Buku kecil berjudul “Perdjoeangan Kita” (PK) berisi gambaran tentang keadaan bangsa Indonesia pada akhir pendudukan Jepang selama 3,5 tahun dan pada awal zaman revolusi perjuangan kemerdekaan. Sjahrir waktu itu berusia 36 tahun. Pamfletnya terbit bertepatan dengan meletusnya pertemuan di Surabaya antara pemuda Indonesia dengan tentara Inggris. Dalam “Perdjoeangan Kita” Sjahrir melukiskan kekacauan yang menjalar terus, setelah kekuasaan Jepang runtuh dan pemerintah Republik Indonesia yang baru diproklamasikan masih lemah. Terjadi pembunuhan bangsa asing seperti Belanda, Indo, Tionghoa, juga bangsa sendiri Ambon, Manado. Terjadi perampokan dan penggedoran yang dapat dimengerti bila mengingat kemiskinan dan kegelisahan rakyat akibat penindasan militer Jepang. Dalam perjuangan itu pemuda ikut serta memenuhi panggilan kebangsaan. Bagaimana penilaian Sjahrir terhadap mereka? “Pemuda kita itu umumnya hanya mempunyai kecakapan untuk menjadi serdadu yaitu berbaris, menerima perintah menyerang, menyerbu, dan berjibaku dan tidak pernah diajar memimpin. Oleh karena itu dia tidak berpengetahuan lain. Cara dia mengadakan propaganda dan agitasi pada rakyat banyak itu seperti dilihatnya dan diajarnya dari Jepang yaitu fasilitas. Sangat menyedihkan keadaan jiwa pemuda kita,” tulis Sjahrir. Dari sejarah kita ketahui Jepang melatih pemuda dalam barisan pemuda Seinendan, barisan Kepolisian Keiboodan, tentara pembela tanah air (Peta), pasukan pembantu tentara Jepang (Heijoo). Betul, pemuda mendapat kemampuan dan pengalaman militer, tahu mempergunakan senjata, tapi sebagai gejala sampingan dia memperoleh tabiat dan sikap fasis.
Sjahrir mengatakan, “Di seluruh kehidupan rakyat kita, terutama di desa, alam kehidupan serta pikiran orang masih feodal. Penjajahan Belanda berpegang pada segala sisa-sisa feodalisme itu untuk menahan kemajuan sejarah bangsa kita. Penjajahan Belanda itu mencari kekuatannya dengan perkawinan ratio-modern dengan feodalisme Indonesia, menjadi akhirnya contoh fasisme yang terutama di dunia ini. Fasisme di tanah jajahan jauh mendahului fasisme Hitler ataupun Mussolini. Sebelum Hitler mengadakan kamp konsentrasi Buchenwald atau Belzen, Bovan-Digul sudah lebih dahulu diadakan. Oleh karena itu, maka pergerakan rakyat kita dari sejak mula di dalam menentang penjajahan asing sebenarnya menentang feodal-birokrasi, dan akhirnya otokrasi dan fasisme jajahan Belanda.”Sikap fasis Pendapat yang menimbulkan kebencian terhadap Sjahrir dari pihak politisi ialah “bahwa revolusi kita harus dipimpin oleh golongan demokratis yang revolusioner dan bukan oleh golongan nasionalistis yang pernah membudak kepada fasis-fasis lain, fasis kolonial Belanda atau fasis militer Jepang. Orang-orang ini harus dianggap sebagai pengkhianat perjuangan. Sekalian politieke collaboratoren dengan fasis Jepang harus dipandang sebagai fasis sendiri”. Akibat pendapat tadi beberapa menteri kabinet Soekarno seperti Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Iwa Kusumasumantri, Abikusno mengambil sikap oposisi frontal terhadap PM Sjahrir. Wartawan yang meliput sidang KNIP (Komite Nasio-nal Indonesia Pusat) yang berfungsi sebagai parlemen bulan November 1945 di mana beleid politik PM Sjahrir dibicarakan tentu ingat bagaimana Abikusno Tjokrosuyoso mantan Menteri Pekerjaan Umum “mengamuk” dalam ruangan bekas AMS Salemba Batavia, hanya karena dianggap sebagai kaki tangan Jepang. Menurut Sjahrir, gerakan kebangsaan yang memabukkan dirinya dengan nafsu membenci bangsa-bangsa asing untuk mendapat kekuatan niscaya pada akhirnya akan berhadapan dengan seluruh dunia dan kemanusiaan. Nafsu kebangsaan yang pada mulanya dapat merupakan suatu kekuatan itu, mesti tiba pada satu jalan buntu dan akhirnya mencekik dirinya sendiri dalam suasana jibaku. Kekuatan yang kita cari adalah pada pengorbanan perasaan keadilan dan kemanusiaan. Hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan dapat mengantar kita maju di dalam sejarah dunia. Nyata pula bahwa kaum pemuda, terutama yang terpelajar yang sekarang berkobar-kobar dengan semangat kebangsaan tak akan dapat menjalankan terus kewajibannya sebagai perintis, jika semangat kebangsaannya itu tidak diisi dengan semangat kerakyatan dan semangat kemasyarakatan, demikian tulis Sjahrir pada tahun 1945. Kendati itu cerita dan masalah dari 60 tahun yang lampau, namun pokok-pokok pikiran yang diutarakan oleh Sjahrir tadi masih relevan sebagai bahan masukan untuk memahami dan menilai keadaan kita dewasa ini. Peringatan Sjahrir terhadap bahaya dan ancaman fasisme, keprihatinannya terhadap sikap dan mentalitas fasis yang berkembang di kalangan pemuda masa itu, tidak boleh kita abaikan begitu saja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa fasis berarti penganut fasisme, dan kata fasisme bermakna prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem kanan yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Tidak usahlah kita menggunakan istilah fasis melulu dalam kaitan dengan suatu paham atau prinsip serta sistem politik tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari orang bisa berkata “Kamu fasis”, dan yang dimaksudnya ialah “Kamu tidak demokratis, tukang paksa, abang kuasa, mau menang sendiri, penindas.” Dalam hal ini kata “fasis” telah memperoleh perluasan makna, melampaui makna orisinalnya, namun intisari pengertiannya masih ada.
Berbasis atau mati
Negeri Nazi-Jerman tahun 1930-an adalah contoh tempat sikap fasis dipraktikkan dengan gencar. Pemuda Hitler dan Pasukan Kemeja Coklat yang bertindak sebagai tukang pukul memaksa rakyat untuk tunduk dan patuh pada perintah. Semboyan mereka ialah “Marschieren oder Krepieren”, artinya berbaris atau mati. Kaum fasis selalu melakukan kekerasan terhadap orang atau golongan yang tidak mereka sukai. Mengapa kita teringat buku kecil Sjahrir tahun 1945 “Perdjoeangan Kita” yang menyebutkan soal fasis? Karena pada hakikatnya hal itu 60 tahun kemudian belum hapus dalam masyarakat kita. Tabiat dan sikap fasis adalah salah satu warisan dari zaman dulu. Kalau kita baca berita tentang Farid Faqih seorang aktivis sosial dari sebuah LSM datang ke Aceh turut memberikan bantuan kepada para korban tsunami telah ditahan oleh militer karena dituduh mengambil barang milik orang lain, lalu digebuk ramai-ramai oleh perwira dan perjuritnya, apakah kejadian itu suatu manifestasi kemarahan dan letupan emosional semata-mata di pihak militer bersangkutan? Menjelang berakhirnya rezim Orde Baru Soeharto, tatkala terjadi demo-demo mahasiswa dan rakyat terhadap pemerintah, maka terdengar berita tentang penculikan-penculikan yang dilakukan oleh sekumpulan militer yang mendapat didikan khusus memadamkan huru hara di kota-kota. Ternyata korban banyak yang hilang, tidak diketahui lagi selama-selamanya, dan mereka yang bisa keluar bercerita tentang siksaan-siksaan badan yang mereka alami. Bukankah ini juga manifestasi sikap fasis?
Kita tidak boleh menutup mata terhadap peristiwa kekerasan. Kita harus jujur mengakui sikap fasis adalah sebuah tabiat yang kita warisi. Kalau sudah mengakui itu, maka usaha kita berikut ialah bersama-sama menghilangkan segala yang bersifat fasis, dan belajar melaksanakan kehidupan yang beradab dan berperikemanusiaan.***

Soedarpo Sastrosatomo dan Kehampaan Ideologi

Soedarpo Sastrosatomo (1920-2007) yang meninggal dunia di Jakarta tanggal 22 Oktober 2007 dan dikebumikan di Tanah Kusir sebelah makam Bung Hatta, dikenal publik sebagai seorang pengusaha pelayaran dan perkapalan. Pada tahun 1964 dia mendirikan perusahaan pelayaran Samudera Indonesia yang dibinanya sampai menjadi besar, kendati banyak kendala politik dan ekonomi yang dihadapinya. Di zaman Orde Lama orang-orang kalangan PKI (Partai Komunis Indonesia) membuat kehidupannya tidak nyaman, lantaran dia dikenal sebagai orang PSI (Partai Sosialis Indonesia) pimpinan mantan PM Sutan Sjahrir. Di zaman Orde Baru dia mendapat tekanan politik dari Jenderal Ali Moertopo, Kepala Intel Presiden Soeharto Opsus (Operasi Khusus); dan perusahaannya digerogoti oleh anak-anak Soeharto yang mulai berekspansi mendirikan kerajaan bisnis aneka ragam, termasuk pelayaran, sehingga Samudera Indonesia terjepit dan lahan rezekinya diambil bagitu saja. Ditahan dan masuk penjara pun tak asing bagi Dirut Samudera Indonesia pada masa itu. Kendati begitu dia berhasil mengatasi badai kesulitan yang menerpa dirinya. Bendera Samudera Indonesia bisa berkibar terus. Dan tatkala ruang gerak Samudera Indonesia dibuat semakin sempit oleh pihak-pihak yang mencemburuinya, Soedarpo mengambil langkah yang dalam jangka waktu panjang jauh memandang ke masa depan. Dipersulit beroperasi di lautan sekitar: Nusantara Indonesia, dia melakukan “lompatan” keluar, lalu mendirikan perusahaan cabang di Singapura yang didaftarkan di sana dan bertindak sebagai perusahaan otonom untuk melaksanakan feeder-service, angkutan kargo barang ke berbagai pelabuhan di Asia, beroperasi antara lain dari Singapura ke Mumbay di India, Dhubai di Teluk, dan Shanghai di Asia Timur. Samudera Shipping Lines (SSL) yang didirikan Soedarpo di Singapura tahun 1993 yang melayani pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di ASEAN, kini merupakan perusahaan yang sehat. Prestasi Soedarpo diakui pihak internasional, sehingga pada tanggal 28 September 2000 dia dianugerahi penghargaan Maritime Asia Awards 2000, lalu dilantiklah dia di Bangsal Kemasyhuran sebagai Chairman of Indonesia’s Samudera Group ke dalam Maritime Asia Hall of Fame. Citra umum atau public image Soedarpo adalah sebagai pengusaha yang sukses di bidang pelayaran. Dia dijuluki sebagai “Raja Kapal” di Indonesia.Akan tetapi itu baru satu segi dari pribadi Soedarpo. Dia juga dikenal sebagai pejuang pada awal revolusi untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dia termasuk tangan kanan PM Sjahrir ketika mengurus penerangan luar negeri Kementerian Penerangan yang melayani keperluan para koresponden asing, yang mulai berdatangan ke Jakarta meliput revolusi.DiplomatDia dikirim Sjahrir bertugas di perwakilan Indonesia di New York tahun 1948-50 dan bersama LN Palar, Dr Soemitro Djojohadikusumo, Soedjatmoko dia melawan politik Belanda di forum Dewan Keamanan PBB untuk mengembalikan penjajahan di Indonesia. Sebagai diplomat Soedarpo cukup berhasil. Soedarpo karena jadi anggota PSI (Partai Sosialis Indonesia) pimpinan Sutan Sjahrir, tak boleh tidak menaruh perhatian terhadap soal-soal politik. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa secara ideologis dia seorang sosialis, atau lebih lengkap sebutannya sabagai sosialis-demokrasi. Dia memberikan dana dan pikiran untuk mengembangkan kader-kader sosialis. Oleh karena itu, dia kesal ketika Presiden Soekarno tahun 1960 melarang Masyumi dan PSI. Sebab usaha mengakarkan ideologi sosialisme terkapar adanya.Dengan prihatin dia mengamati bagaimana di zaman Orde Baru Soeharto, para perwira TNI yang bertugas sebagai petatar P-4 selalu menekankan bahwa “musuh kita di sebelah kiri adalah PKI, dan di sebelah kanan adalah Masyumi-PSI”. Dia meyakini sedari semula bahwa politik Soeharto memicu pertumbuhan ekonomi, menempuh segala cara untuk mencapai target, bersikap pragmatis dan oportunistis. Sedangkan perhatian tidak diberikan bagi perlunya bangsa mempunyai sebuah ideologi, ini pasti pada suatu hari akan membawa pada kehancuran. Hal itu telah kita saksikan dan alami. Kehampaan atau vakum ideologi telah mengakibatkan Indonesia kehilangan arah, tujuan, dan pegangan. Indonesia tidak saja terpuruk dalam hal ekonomi, tapi juga kehilangan martabat dan kehormatan diri akibat kehampaan ideologi.Soedarpo ingin sekali agar Indonesia punya ideologi yang jelas dan cocok. Baginya itu adalah sosialis-demokrat. Oleh karena itu di waktu belakangan ini dalam lingkungan terbatas dan privat dia selalu memberi dorongan, agar muncul generasi baru yang tegas berkata, “Stop keadaan negeri ini tidak punya ideologi”. Janganlah malu-malu menganjurkan, mari menyatakan kita adalah kaum sosialis-demokrat. Barulah dengan begitu kita punya visi dan misi yang mantap ke masa mandatang. Kini Soedarpo Sastrosatomo sudah tak ada lagi. Tapi kita bisa berusaha melaksanakan cita-citanya di bidang ideologi.

Penulis adalah wartawan senior.

RIPRESS

RIPRESS adalah singkatan dari "Republik Indonesia Press" Sebuah badan penyiaran berita per Cq press seperti Kantor Berita "ANTARA" yang beroperasi di masa Perang Rakyat 1948/1949 atau yang lebih dikenal sebagai Clash II. RIPPRESS diselenggarakan oleh Perwira Penerangan MBKD bersama RRI dan PHB:GM II sejak tanggal 24 Mei 1949 sampai tanggal 3 Agustus 1949, setiap malam dari jam 19.00 - 20.00 (Waktu Djawa) dengah gelombang 14.4 KC. Berita-berita yang disiarkan dikutip 'dari laporan pertempuran, pengumuman/komunike Pemerintahan Militer RI, kawat/radiogram dari PDRI. Panglima Besar APRI, KSAP, PPTP, PPTS para Gubernur Militer (I-IV dan Sumatera Selatan) dan para Komandan Brigade/ pertempuran di Jawa dan Sumatera.
Kawat-kawat dan dokumen-dokumen lainnya itu diterima dan dikirim dari markas komando Gubernur Militer II di desa Balong, kecamatari Jenawi, Surakarta, di Gunung Lawu. Perlu diketahui bahwa di Balong ada 3 buah pemancar radio, yaitu dari RRI Pusat, PHB GM II dan RIPRESS.
PHB BM II mengirim dan menerima kawat/radiogram ke dan dari PDRI di Sumatera, dan para Gubernur Militer serta PHB Pusat di daerah Yogyakarta. Sebelum Wonosari diduduki Belanda pada tanggal 10 Maret 1949, hubungan tersebut diselenggarakan oleh pemancar PHB Pusat di Wonosari. Tetapi sejak tanggal 10 Maret 1949 pemancar PHB GM II di Balong mengoper tugas pemancar di Wonosari.
RRI mengadakan siaran-siaran dalam dan luar negeri tiap malam dari jam 19.00 - 20.00 dalam Bahasa Indonesia, Belanda, Inggris, dan Perancis, sedang RIPRESS menyiarkan Cq press ke luar negeri dan siarannya dapat diterima di Amerika Serikat dan Eropa.
Pada waktu Balong diserbu tentara Belanda pada tanggal 3 Agustus1949 semua pemancar radio masih dapat diselamatkan. Demikian juga sejumlah lebih dari 800 dokumen RIPRESS tidak jatuh di tangan Belanda dan sampai sekarang masih tersimpan baik-baik. Sebagian dari dokumen-dokumen tersebut dihimpun dalam bendel ini (salinan)/ foto copy dari aslinya. Dari dokumen-dokumen ini dapat diketahui, bahwa Pemerintah RI selama Clash II masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Pemerintahan Negara yang Berdaulat, Angkatan Perang RI masih lengkap, utuh mampu melakukan perlawanan sebagai Angkatan Perang yang terorganisasi dan secara total bersama rakyat.
Setelah tercapai gencatan senjata pada tanggal 11 Agustus 1949 dan Kantor Berita "ANTARA" bekerja kembali, RIPRESS menghentikan siaran-siaran.

Negara Pasundan Versi Kartalegawa

SETELAH meliput Konperensi Malino sebagai wartawan Merdeka pertengahan Juli 1946, saat Letnan Gubernur Jenderal Van Mook memulai langkah ke arah pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai pengimbang Republik Indonesia, bulan November saya terkejut karena di Bogor didirikan Partai Rakyat Pasoendan (PRP) yang menentang RI. Penggerak di belakang partai itu ialah eks Bupati Garut Raden Soeria Kartalegawa. Dia tidak suka dengan perjuangan kemerdekaan. Dia ingin kembali ke zaman feodal, tatkala kaum menak punya kedudukan istimewa dan seorang regent (bupati) dilayani oleh rakyat selaku abdi setia. Pada hematnya Urang Sunda juga kepingin balik ke zaman baheula yang bagus. Mereka tidak mau diperintah oleh seorang Gubernur Republik. Urang Sunda masih tergantung pada dalam-dalamnya. Maka tanggal 18 November 1946 dibentuklah PRP. Sedikit sekali orang yang menghadiri rapat pendiriannya. Yang datang pun tidak tahu apa tujuan rapat. Kendati begitu kejadian itu mendapat publisitas dalam mingguan yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Belanda (RVD) Pandji Rakjat yang dipimpin oleh pegawai Nica-Belanda Almasawa, keturunan Arab Palembang.
NEVIS Intel Belanda
Saya tidak tahu banyak tentang perkembangan politik di kalangan Urang Sunda waktu itu, sehingga sedikit informasi yang saya peroleh berasal dari penerbitan Nica seperti Pandji Rakjat. Baru kemudian saya baca dalam buku "Nationalism and Revolution in Indonesia" karangan George McTurnan Kahin (1952 - 238) bahwa Kartalegawa mendapat ide untuk membentuk PRP dari eks perwira KNIL Kolonel Santoso, penasehat politik Van Mook. Pelaksanaannya dibantu oleh intel militer Belanda NEVIS. Karena di zaman kolonial Soeria Kartalegawa telah mempunyai riwayat buruk, Van der Plas menamakan fraudeur alias koruptor, maka bukanlah dia yang menjadi ketua PRP. Fungsi ini diberikan kepada Raden Sadikin, pegawai pusat distribusi pangan milik Belanda di Bandung Utara. Sedangkan sebaga sekretaris dan bendahara ditunjuk dua orang yang sebelum perang menjadi sopir dan di zaman Jepang mandur kebun sayuran. Untuk anggota-anggotanya diusahakan "paksaan halus" dan semata-mata di daerah yang dikuasai oleh tentara Belanda. Soeria Kartalegawa dan PRP berusaha mewujudkan sebuah negara Sunda merdeka yang kelak akan jadi bagian dari Negara Indonesia Serikat dan sama sekali terlepas dari Republik Indonesia. Usaha ini mendapat dukungan Residen Belanda di Bandung M. Klaassen yang menulis sebuah laporan tanggal 27 Desember 1946.
Politik adu domba
Residen Preanger itu menulis dalam laporannya bahwa sejak berabad-abad lamanya ada persaingan antara orang-orang Jawa dan Sunda. Ini akibat perbedaan dalam adat, kebiasaan dan mentalitas. Oleh karena Republik dipimpin oleh orang-orang Jawa dan Minangkabau, maka menurut Klaassen PRP itu bisa dipandang sebagai suatu "gerakan rakyat spontan." Residen merasa berbahagia di Priangan timbul suatu gerakan anti-Republik. Banyak pejabat Belanda di Jawa Barat setuju dengan Klaassen. Asisten-Residen M. Hins di Bogor mengatakan gerakan PRP harus didukung betapa pun di antara pimpinannya terdapat orang yang tidak seluruhnya bisa dipercaya, Cuma mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bukan karena mencintai tanah Pasundan. Pendapat ini juga disetujui oleh Gubernur Abbenhuis. Akan tetapi Letnan Gubernur Jenderal Van Mook tidak setuju dengan PRP, partai yang tidak berarti dan dipimpin oleh "tokoh korup oud-regent van Garoet".
Kup di Bogor
Kartalegawa menjadi nekad setelah melihat sikap Van Mook. Dengan bantuan pegawai-pegawai BB Beladna setempat dia mengangkat dirinya sebagai ketua PRP. Pada sebuah pertemuan taggal 4 Mei 1947 di Bandung yang dihadiri oleh 5000 orang dia memproklamasikan Negara Pasundan. Kendati dilarang oleh Van Mook pejabat Belanda setempat toh menyediakan truk-truk untuk mengangkut para pengikut Kartalegawa ke Bogor. Di sini mereka disambut baik oleh Kol. Thompson, komandan tentara Belanda dan Residen Statius Muller. Kemudian diulang lagi upacara proklamasi Negara Pasundan. Karena tindakan tadi pers Republikein menyatakan Soeria Kartalegawa sebagai musuh negara nomor satu dan memberikan kepadanya penamaan: "Soeria-Nica-Legawa". Ketika akhir bulan Mei Presiden Soekarno datang dari Yogya meninjau Jawa Barat ternyata sebagian besar rakyat Sunda menolak Kartalegawa. Bung Karno berpidato di berbagai tempat dalam bahasa Sunda. Rakyat menyambutnya dengan penuh semangat. Dalam rombongan Presiden ikut anggota parlemen Belanda mewakili Partai Buruh Lambertus Nico Palar yang datang meninjau Indonesia. Palar yang kelak jadi wakil Republik di PBB tahun 1948-50 mengatakan Soekarno masih didukung oleh banyak rakyat dan Soeria Kartalegawa dianggap pengkhianat. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa melancarkan gerakan kup di Bogor tanggal 23 Mei dengan menduduki kantor-kantor Republik serta stasiun, kemudian meminta perlindungan Kol. Thompson dan Residen Statius Muller yang diberikan dengan segala senang hati. Di pihak Republik semakin kental perasaan bahwa di balik tindakan gerakan Pasundan bersembunyi tangan Belanda yang jahat dan Soeria Kartalegawa hanyalah alat politik kolonial Belanda.***

--------------------------
Sebagai tambahan tanggal 23 Mei 1947 pelaku Kup Bogor adalah Mr Koestomo. Kup PRP versi Koestomo ini dibantu tentara Belanda. Yang dilakukan adalah selain perebutan kekuasaan politik juga pengambilan gedung-gedung pemerintah Republik Indonesia. Dalam peristiwa ini Residen Supangkat ditawan. Masalah PRP ini adalah pergolakan politik ala Jawa Barat yang menggambarkan warna warninya situasi saat itu khususnya pasca agresi militer Belanda pertama (Juli 1947). Belum lagi sempalan kaum Republik yang tersisa di Jawa Barat yang banyak melarikan diri kedaerah Bekasi, Kerawang, Purwakarta sampai Cirebon. Disana mereka membuat gerakan anti PRP. Cuma ekses negatif yang terjadi adalah teror, perampokan, pembakaran, pemekosaan dan sebagainya. Ahirnya tentara Belanda mengejar-ngejar kaum Republik ini dengan tuduhan terorisme.
Gambar atas : Bung Karno ahir Mei 1947 berkeliling Jawa Barat yang disambut rakyat.

Bung Karno ikut latihan militer

Pada pertengahan bulan Maret 1945, setelah selesai Sidang ke VII, para Giin (anggota) Badan Penasihat Pusat, Chuo Sangi In mendapat latihan kemiliteran selama satu hari satu malam bertempat di kesatriaan Jaga Monyet. Diantara para peserta ini, ikut pula Bung Karno. Sejumlah tokoh tua seperti Dr Radjiman atau Kihajar Dewantoro rupanya tidak ikut karena uzur. Tapi Bung Hatta rupanya juga tidak ikut. Pelatihan ini rupanya secara sukarela saja. Tapi foto-foto Bung Karno ini sempat di jadikan bahan propaganda oleh Belanda, seolah Bung Karno memang benar-benar antek Jepang
 

Bulan Oktober 1947 mantan Saiko Sikikan Harada dihukum gantung

Sungguh sangat tragis kejadian pada 61 tahun yang lalu ketika pada tahun 1947, Let.Jen Kumakichi Harada (原田熊吉 1888-1947) yang pernah menjadi Panglima Tentara ke 16 (Saiko Sikikan di Jawa)) dihukum gantung di Singapura karena tuduhan "War Criminal" (penjahat perang). Penandatangan Osamu Seirei no.44 (Pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air-PETA) tanggal 3 Oktober 1943 ini memulai karirnya sebagai letnan dua pada tahun 1910 dalam kesatuan infantri ke 44 di Kochi, Jepang. Tahun 1937 menjadi at.mil di Shanghai China dengan pangkat kolonel. Tahun 1940 sebagai komandan Divisi ke 35 di Kaifu China dengan pangkat May.Jen. Kemudian pindah menjadi komandan Divisi ke 27 di Tientsin China. Bulan November Tahun 1942 dia menggantikan Let.Jen Hitoshi Imamura sebagai Panglima Tentara ke 16 di Jawa dengan pangkat Let.Jen. Bulan April 1945 kedudukannya digantikan Let.Jen Nagano dan dia kembali ke Jepang. Pada bulan Mei 1945 sempat diangkat sebagai Panglima Tentara ke 55 kembali di Kochi Jepang lagi. Dia memiliki 1 istri dan 5 orang anak. Ketika ditangkap dan dibawa ke Singapura untuk diadili, istri Harada dan anak-anaknya pernah menulis surat secara memelas kepada Jenderal Mac Arthur agar suami/ayah mereka diberikan keringanan hukuman. Rupanya semua permohonan tersebut ditolak. Lamanya pemerintahan Saiko Sikikan ini di Jawa, amat memberi dampak sejarah Indonesia periode 1942-1945 khususnya dalam rangka lahirnya cikal bakal konstitusi dalam sidang BPUPKI tahun 1945 itu.
Pantaskah kita menghargainya ?. Atau sepakat dengan Mac.Arthur bahwa Harada hanya seorang Penjahat Perang ?

 

"Palagan" Surabaya 28 – 30 Oktober 1945

Mobil Malaby yang hancur.


Kehancuran total brigade Inggris tertolong oleh gencatan senjata yang disepakati Presiden Soekarno dan Mayjen Hawthorn, 30 Oktober siang. Pelajaran keras itu memaksa Inggris mengakui status TKR dan membatalkan perintah penyerahan senjata laskar dan pemuda. Inggris harus menarik semua pasukannya untuk hanya dipusatkan di Tanjung Perak, lapangan terbang dan kamp tawanan jalan Darmo.
Tapi truce itu tidak berjalan mulus, karena para pemuda pejuang menerimanya dengan pemahaman yang berbeda. Kesalah pahaman ini menyebabkan insiden di Jembatan Merah yang menewaskan Brigadir Mallaby dan membawa akibat pada tindakan balasan Inggris. Mallaby ditembak pada saat bersama anggota-anggota Contact Committee dari Indonesia akan menangani masalah di gedung Internatio.
Dalam gedung itu bertahan satu kompi dari batalyon India, sementara di luar, ratusan pejuang Indonesia mengepung dan menyerukan komandan kompi tersebut, Mayor Venugopal, dan seluruh anak-buahnya keluar untuk menyerah. Pemuda-pemuda nampaknya menafsirkan gencatan senjata bahwa pasukan Inggris, yang memang sudah tersudut, harus mengaku kalah dengan cara meletakkan senjata. Tapi tentara pemenang Perang Dunia ini tidak sudi menyerah, apalagi kepada rakyat biasa.
Di ujung jembatan yang tepat di muka gedung Internatio, Mallaby keluar dari mobilnya dengan memegang bendera putih. Ia tidak diperbolehkan lewat untuk menemui pasukannya di dalam gedung itu. Massa hanya membolehkan anggota Kontak Biro dari Indonesia, Mayjen TKR Mohammad Mangoendiprodjo, dan perwira Inggris yang lebih yunior, Captain H. Shaw.
Kekerasan
Tidak jelas siapa yang memulai membuka tembakan. Tapi Mayor Venugopal memerintahkan untuk menembak. Segera saja pecah baku tembak yang gegap gempita. Pasukan Inggris melontarkan sejumlah granat untuk menghalau massa yang mengepung Mallaby. Diperkirakan 150 orang tewas akibat ledakan granat tersebut. Massa menyingkir. Sementara Mallaby bersama dua kapten dan seorang letnan tiarap di dalam mobil.
Setelah baku tembak mereda, Mallaby mendongakkan kepalanya untuk melihat situasi. Beberapa pemuda mendekati dan melepaskan tembakan-tembakan ke arahnya. Brigjen itu tewas seketika. Sedangkan ketiga perwiranya, yang luka-luka, menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. Pernyataan resmi dari pihak Indonesia mengatakan Mallaby mati akibat ledakan granat di dalam mobilnya sendiri. Sedangkan pihak penyidik Inggris yang memeriksa di tempat kejadian mendapatkan mobilnya masih utuh, tidak ada tanda-tanda bekas ledakan.
Mallaby tewas hanya 5 jam setelah perundingan damai di gubernuran yang ikut dihadirinya.
Drama Jembatan Merah itu berakhir setelah Venugopal bersedia menyerah kepada TKR. Namun Mayjen Mohamad yang sempat dijadikan sandera baru dilepas satu jam setelah seantero tentara Inggris meninggalkan gedung Internatio dengan aman. Radio Surabaya mengumumkan kematian Mallaby dan kemenangan pejuang kemerdekaan. Tapi Jenderal Christison, sama sekali tak bisa menerima hal itu. Pada 31 Oktober, Panglima Sekutu itu menyerukan agar mereka yang tersangkut pembunuhan Mallaby menyerahkan diri.
Ia pun menyatakan akan mengerahkan kekuatan darat, laut, udara dan persenjataan modern yang ada padanya untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Bilamana dalam tindakan ini terjadi korban jiwa atau luka-luka, maka tanggung-jawabnya terpulang pada orang-orang Indonesia yang terlibat kejahatan yang telah disebutkannya itu. Christison menegaskan, kekerasan akan dihadapi dengan kekerasan.
Menolak Ultimatum
Sudah nyata Inggris akan menuntut balas. Lagi pula ada 12.000 interniran, kebanyakan perempuan dan anak-anak, masih tertahan di kota. Sementara 20 ribu tentara dan laskar Indonesia masih intact. Belum lagi 120.000 rakyat dan pemudanya yang bersenjatakan tombak dan parang. Dalam tiga hari, kekuatan Inggris di Surabaya dijadikan satu divisi lengkap. Divisi India ke-5 itu didukung unsur angkatan laut dan udara. Sebuah kapal penjelajah "Sussex", tiga destroyer, "Caesar", "Carron" dan "Cavalier", serta kapal bendera "Bulolo" bersiaga di perairan Tanjung Perak. Juga didatangkan delapan pembom Thunderbolts dan dua penyergap Mosquitoes.
Panglima divisi tersebut, Mayjen Mansergh, yang juga adalah Panglima AD Sekutu di Jawa Timur menyalahkan para pemimpin Indonesia atas kerusuhan yang merenggut banyak nyawa itu. Dengan dalih Surabaya telah diduduki oleh perampok dan bahwa pihak Indonesia menghambat misi Sekutu, maka tentara Inggris akan memasuki kota Surabaya dan daerah sekitarnya untuk melucuti "gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum".
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Suryo, memperingatkan Mansergh, agar tentaranya jangan mencoba masuk ke kota, karena akan berdampak buruk bagi ketentraman dan ketertiban. Tapi peringatan gubernur Jatim itu dijawab Mansergh dengan pamflet ultimatum yang disebarkan dari udara. Intinya, semua pemimpin Indonesia, termasuk pemimpin pemuda, kepala polisi dan pimpinan Radio Surabaya harus melaporkan diri di Batavia-weg mulai jam 18.00 tanggal 9 November. Mereka harus membawa senjata yang dimilikinya. dan meletakkannya pada jarak 100 yard dari tempat pertemuan.
Lalu mereka harus mendekat dengan kedua tangan di atas kepala, selanjutnya semua akan ditangkap dan ditawan. Mereka harus menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat. Gubernur Suryo, melalui radio Pk. 23.00, dengan tegas menolak ultimatum itu. Tidak satu pun pejuang yang muncul untuk memenuhi perintah Mansergh.
Pukul 06.00, 10 November 1945. Ketika batas waktu habis, divisi tempur Inggris memasuki kota Surabaya yang serta merta disambut perlawanan sengit dari TKR dan pejuang RI yang bersenjata senapan mesin, mortir, tank dan meriam artileri. Thunderbolts dan Mosquitos Inggris melakukan strafing ke sasaran gedung-gedung yang dijadikan kubu pertahanan Indonesia. Inggris menguasai Surabaya setelah pertempuran sengit "dari pintu ke pintu dan lorong ke lorong".
Pasukan Indonesia mengundurkan diri dan membangun pusat-pusat perlawanan di luar kota. Peristiwa 10 November di Surabaya ini kemudian diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan.

Dikutip dari "Menjadi TNI", buku biografi Himawan Soetanto yang tengah disusun penulis.

Kami mengucapkan Selamat atas Ditetapkannya oleh Pemerintah pada tanggal 6 November 2008 dengan kep.Pres no.041/TK/th 2008, "Bung Tomo" menjadi Pahlawan Nasional.....M E R D E K A
 

Dari cerita di atas ^^ gw salut ama perjuangan mereka gak mudah menyerah , gimana ya klo di bandingin dng pemuda Indonesia sekarang........!!!!!!!!!!! <^..^>
masih ada lanjutan di bawah buat referensi aja

Daendels tiba di Jawa

Herman Willem Daendels memulai jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat dia menapak Pulau Jawa, tanggal 1 Januari 1808 dengan menumpang kapal Virginia. Perjalanan panjang ditempuh Daendels dari Eropa menuju Jawa mengingat kala itu lautan sudah dikuasai angkatan laut Kerajaan Inggris yang maha kuasa semasa Perang Napoleon berkecamuk di Eropa, Afrika dan Asia. Sejarawan Djoko Marihandono yang mengadakan penelitian tentang Daendels dan Hindia Belanda di bawah kekuasaan Prancis menjelaskan, dalam diskusi terbatas di Harian Kompas, betapa Daendels harus kucing-kucingan untuk menempuh perjalanan berbahaya dari Eropa tanggal 18 Februari 1807. Dia sempat menghadap Napoleon Bonaparte di Paris untuk menyampaikan usulan kebijakan yang akan diterapkan di Hindia Timur (Nusantara). Kala itu, Belanda yang beralih sistem menjadi Republik Bataaf (1795-1806) kemudian diduduki Prancis yang menetapkan Louis Napoleon (orang Belanda menyebut sebagai Lodewijk Napoleon-red) untuk memimpin Belanda sebagai wilayah Prancis. Daendels mendapat promosi kenaikan pangkat dari Kolonel Jenderal menjadi Marsekal, kata Djoko.
Daendels memiliki kewenangan luas yakni dari Tanjung Harapan di Afrika Selatan hingga ke Hindia Timur (Nusantara-red ). Namun, pada kenyataan, kala itu-tahun 1808- kekuasaan Napoleon di Afrika Selatan dan Nusantara hanya tersisa di Pulau Jawa.
Perjalanan Daendels memakan waktu 10 bulan. Dia pergi ke pelabuhan Bordeaux, tetapi laut sudah diblokade Inggris sehingga harus mencari alternatif ke Lisabon di Portugal. Lagi-lagi dia menghadapi kondisi serupa yakni blokade laut Inggris.
Pramoedya Ananta Toer mencatat dalam Jalan Pos Jalan Daendels, betapa Daendels harus menyaru dan memalsukan identitas agar dapat meloloskan diri dari Eropa menuju Jawa.
Akhirnya Daendels meninggalkan Portugal dan tiba di Maroko. Ketika itu, Maroko baru saja menyetujui perjanjian damai dengan Eropa untuk mengakhiri perdagangan budak bangsa Eropa (Giles Milton, White Gold). Salah satu panglima angkatan laut Inggris yang memaksa penguasa Maroko dan Aljazair mengakhiri perbudakan bangsa kulit putih adalah Laksamana Thomas Pellew yang juga pernah memblokade Batavia dan membombardir Pulau Onrust (catatan dalam White Gold dan pameran VOC di Erasmus Huis, 2008).
Di Maroko, Daendels sempat dirampok bajak laut sehingga kehilangan semua dokumen. Dia meloloskan diri ke Kepulauan Kanari di lepas pantai barat Afrika-kini wilayah Spanyol-untuk mencari kapal ke Asia. Djoko mencatat, di Pulau Kanari, Daendels berhasil menyewa kapal Amerika, Virginia yang mengantarnya menyelinap ke Pulau Jawa.